"\n\t\t\n\n<\/figure>\n<\/figure>\n\n\n\nOptimalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) menjadi salah satu pokok bahasan utama dalam konsultasi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kementerian Sosial RI, Rabu (8\/10\/2025).<\/p>\n\n\n\nRombongan Dinsos Prov Kalsel dipimpin Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Rahmady Abasmay, bersama pejabat dan staf. Kehadiran mereka pun diterima langsung oleh Mardi Brilian Saleh, Direktur Kelompok Rentan Ditjen Pemberdayaan Sosial (Dayasos) Kemensos RI.<\/p>\n\n\n\nDalam forum tersebut, Dinsos Prov Kalsel menyampaikan masih ada kerancuan peran pendamping PKH di tingkat Provinsi, Kabupaten\/Kota, hingga Kemensos.<\/p>\n\n\n\n\u201cKami perlu kejelasan posisi dan dasar hukum dalam penyaluran bansos. Bahkan kami juga menanyakan apakah boleh memanfaatkan pendamping rehsos, sebab SDM yang ada sangat terbatas,\u201d ujar Rahmady.<\/p>\n\n\n\nKemensos pun menegaskan bahwa para pendamping PKH harus tetap fokus pada program PKH.<\/p>\n\n\n\n\u201cKe depan akan ada rekrutmen khusus agar pelaksanaan PKH lebih optimal. Namun, jika daerah ingin menggunakan pendamping rehsos, itu bisa saja dilakukan sesuai pertimbangan masing-masing, dengan catatan jangan sampai terjadi tumpang tindih anggaran,\u201d kata Mardi Brilian Saleh.<\/p>\n\n\n\nIa juga menegaskan, tidak ada masalah jika satu keluarga penerima manfaat (KPM) mendapat beberapa jenis bantuan sekaligus.<\/p>\n\n\n\n\u201cTujuannya agar masyarakat lebih cepat keluar dari ketergantungan bansos,\u201d ujarnya.<\/p>\n\n\n\nDinsos Prov Kalsel menilai jawaban Kemensos memberikan kejelasan arah program.<\/p>\n\n\n\n\u201cDengan arahan ini, kami punya dasar lebih kuat dalam mengoptimalkan bansos di Kalsel. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting agar program benar-benar tepat sasaran,\u201d tutur Rahmady. MC Kalsel\/Rns<\/p>\n\t\t\t<\/div>"
